Silang Sengkarut RPM Konten Multimedia


Selain hiruk pikuk Pansus Angket Kasus Bank Century, kontroversi Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) Konten Multimedia meramaikan pemberitaan media dalam sepekan terakhir.

Isi rancangan peraturan tersebut dinilai bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan mengekang publik. Pengurus Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, Valens Riyadi memberikan catatan beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan UU Telekomunikasi dan UU ITE. Salah satu yang disorot Valens adalah aturan mengenai penyadapan yang diatur dalam pasal 8 RPM Konten.

“Dikatakan bahwa penyelenggara harus memantau konten internet yang ada. Jadi, penyelenggara wajib melakukan penyadapan. Ini kan bertentangan dengan UU Telekomunikasi dan UU ITE,” kata Valens pada diskusi mingguan Radio Trijaya bertema “Kontroversi RPM Konten”, di Jakarta, Sabtu (20/2/2010).

Aturan bahwa internet juga bagian dari penyiaran juga dinilai Valens membingungkan.

“Penyelenggara internet harus bertanggungjawab terhadap isi internet. Tidak bisa seperti itu, penyelenggara itu hanya penyambung. Selain itu, di pasal 9 ayat 2 dikatakan penyelenggara tidak boleh tidak bertanggungjawab,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR, Hayono Isman mengatakan, Kementerian Kominfo kurang memahami makna reformasi. Peraturan RPM Konten dianggapnya bertentangan dengan semangat reformasi yang seharusnya memperkuat masyarakat dan mengurangi kewenangan pemerintah mengatur publik.

“RPM juga bertentangan dengan UU ITE dan UU Pers. Biarlah publik mengatur dirinya sendiri. Kalau katanya publik belum dewasa, yakinlah suatu saat mereka juga bisa dewasa,” kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini.

Hayono mencontohkan, perkumpulan blogger yang dibentuk oleh mereka yang menggemari blogging, menurutnya, bukti bahwa publik yang berselancar di dunia maya juga bisa mengatur dirinya sendiri.

“Karena dalam asosiasi itu, mereka juga membuat peraturan dan etika yang harus dipatuhi leh blogger,” kata Hayono.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi berpendapat, RPM Konten seolah “menghina” kecerdasan masyarakat.

“Seolah mereka, para pengguna internet tidak bisa mengatur dirinya sendiri dan tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya,” kata Burhan.

RPM Konten Multimedia memang memancing perhatian sejak Kominfo meng-upload isi peraturan dalam rangka uji publik dan menjaring respon masyarakat pada 10 Februari lalu. Apalagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara terang-terangan “menyentil” Menkominfo Tifatul Sembiring, yang dianggap sudah mempublikasikan peraturan yang belum dibahas matang secara internal.

Tifatul berkilah, dia tak mengetahui uji publik yang sudah dilakukan bawahannya karena saat uji publik dia tengah berada di luar negeri.

About Den Bagoes

Satu detik waktu ke depan, adalah sebuah angan... Satu detik waktu berjalan, meraih sebuah kenyataan.... Satu detik waktu kebelakang, tinggalah sebuah kenangan.... Manfaatkanlah waktumu...

Posted on 20 Februari 2010, in Internet and tagged , , , . Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. “Tifatul berkilah, dia tak mengetahui uji publik yang sudah dilakukan bawahannya karena saat uji publik dia tengah berada di luar negeri.”

    pecat aja tuh bawahan ga bertanggungjawab

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: